(lassar.desa.id : DESA LASSAR)  Senin (10/02/2025), pukul 10.00 WIB, musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lassar diadakan di ruang pertemuan kantor desa. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas dan menyetujui Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) untuk Tahun Anggaran 2024. Musyawarah ini dibuka oleh Bapak Herno selaku Ketua BPD, yang mengungkapkan pentingnya kegiatan ini sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa.

Agenda utama musyawarah adalah evaluasi LKPPD yang telah dibahas sebelumnya pada tanggal 7 Februari 2025. Dalam sesi pembahasan, anggota BPD dan perwakilan masyarakat desa melakukan diskusi mendalam mengenai kinerja pemerintahan desa selama tahun anggaran 2024. Mereka menilai berbagai aspek, mulai dari pelaksanaan program pembangunan, penggunaan anggaran, hingga dampak sosial ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat.

Dalam sambutannya, Bapak Herno menjelaskan bahwa LKPPD adalah dokumen penting yang mencerminkan kinerja pemerintahan desa dalam pelaksanaan anggaran. "LKPPD bukan hanya sekadar laporan, tetapi juga sebagai alat evaluasi bagi kita semua untuk melihat sejauh mana kita telah memenuhi janji-janji kepada masyarakat," ujarnya.

Setelah melalui diskusi yang intensif, beberapa poin penting berhasil dirangkum dari hasil pembahasan. Pertama, kinerja penggunaan anggaran desa selama tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Penggunaan anggaran yang lebih efisien telah berdampak positif pada berbagai program pembangunan, terutama dalam infrastruktur dan pelayanan publik.

Kedua, meskipun ada pencapaian yang baik, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Beberapa anggota BPD mengungkapkan kekhawatiran terkait partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. "Kita perlu memastikan agar semua elemen masyarakat terlibat dalam setiap tahapan, agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan mereka," ungkap salah satu anggota BPD.